Menurutnya, penguatan regulasi pemerintahan desa penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa di Kabupaten Belu.
DPRD Desak Percepatan Realisasi Belanja Modal 2026
Dalam pidato pembukaan masa sidang, Ketua DPRD Belu juga menyoroti pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, terutama realisasi belanja modal oleh perangkat daerah teknis.
Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan belanja modal sehingga penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat mencapai target yang telah direncanakan.
“Dewan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan belanja modal sehingga penyerapan anggaran di akhir tahun 2026 ini dapat mencapai target yang direncanakan,” tutupnya.
Percepatan realisasi belanja modal dinilai penting agar program pembangunan yang telah dianggarkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pembukaan Masa Sidang Paripurna DPRD Belu Tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Melalui pembahasan APBD 2027 dan sejumlah regulasi pemerintahan desa, DPRD Belu berharap kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin sinkron dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa mengabaikan potensi, kebutuhan, serta kondisi lokal Kabupaten Belu. (*/rb1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatBelu.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
