Menurutnya, keterbatasan waktu bukan alasan bagi eksekutif maupun legislatif untuk mengabaikan kecermatan dalam membahas kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, setiap program dan alokasi anggaran harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta persoalan prioritas yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Keterbatasan waktu tidak serta merta membuat kita terburu-buru dan kurang cermat. Isu-isu penting yang menjadi kebutuhan masyarakat umum harus tetap menjadi prioritas utama pembahasan,” imbuhnya.
DPRD berharap APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 nantinya tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Tiga Ranperda Pemerintahan Desa Masuk Agenda Pembahasan
Selain pembahasan APBD 2027, Masa Sidang Paripurna DPRD Belu juga mengagendakan pembahasan tiga Ranperda inisiatif pemerintah daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.
Ketiga rancangan regulasi tersebut meliputi:
- Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Theodorus berharap ketiga Ranperda tersebut dapat menghasilkan landasan hukum yang kuat, adaptif, serta selaras dengan perkembangan regulasi nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatBelu.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
