Atambua, RakyatBELU.ID – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., menegaskan pentingnya validasi data pertanian sebagai dasar utama memperoleh dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Belu di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, Rabu (8/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR, serta Staf Khusus Bupati Belu. Dalam arahannya, Wabup Vicente meminta seluruh PPL meningkatkan kualitas pendataan sekaligus memperkuat etika pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, data pertanian yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan usulan program pembangunan sektor pertanian kepada pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta seluruh PPL segera menyelesaikan validasi data dari tujuh kecamatan, mulai dari Raimanuk, Nanaet Duabesi, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak, hingga tiga kecamatan di wilayah Kota Atambua dalam waktu satu minggu.
“Kita mau usulkan ke pusat, tapi harus butuh data yang benar. Kepala Dinas Pertanian dan seluruh PPL harus bertanggung jawab penuh terkait data ini. Jangan mengambil data dengan cara ‘raih-raih’ atau asal-asalan, karena pasti tidak akan valid,” tegas Vicente.
Ia menjelaskan, berbagai bentuk intervensi pemerintah, mulai dari pembangunan jaringan irigasi, pengolahan lahan, bantuan pupuk, hingga peningkatan produktivitas pertanian, sangat bergantung pada data yang diinput oleh para penyuluh melalui aplikasi resmi Kementerian Pertanian.
Semakin cepat dan akurat data dimasukkan ke dalam sistem, semakin besar peluang Kabupaten Belu memperoleh perhatian dan dukungan program dari pemerintah pusat.
Selain mempercepat validasi data, Wabup Vicente juga menginstruksikan seluruh PPL untuk segera memetakan lahan-lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan tersebut harus dilakukan secara rinci dengan membedakan luas lahan kering dan lahan basah berdasarkan satuan hektare agar perencanaan pembangunan pertanian lebih tepat sasaran.
Ia menilai, data spasial yang lengkap akan memudahkan pemerintah daerah menyusun program pengembangan pertanian sesuai kondisi riil di lapangan.
Tidak hanya menyoroti aspek teknis, Vicente juga mengingatkan para penyuluh mengenai tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh petani di Kabupaten Belu harus mendapatkan pendampingan tanpa membedakan latar belakang maupun hubungan kekerabatan.
“Kita jangan kerja main-main. Yang kita bantu adalah keluarga. Negara membayar kita untuk melayani masyarakat, dan masyarakat itu seperti keluarga kita sendiri. Jangan karena tidak ada hubungan kekerabatan, lalu dilayani tidak dengan sepenuh hati. Itu adalah tanggung jawab moral kita,” ujarnya.
Ia berharap para Penyuluh Pertanian Lapangan lebih aktif turun langsung ke sawah dan kebun untuk mendampingi petani meningkatkan produktivitas. Kehadiran penyuluh di tengah masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Mari kita sama-sama melayani masyarakat karena mereka membutuhkan kehadiran kita. Dengan kerja keras kita, semoga ekonomi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga kehidupan keluarga maupun masyarakat umum menjadi lebih sejahtera,” pungkas Wakil Bupati Belu. (*/rb1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatBelu.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
