Menurutnya, hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima laporan resmi terkait penyaluran dana CSR dari sejumlah bank kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Saya akan segera mengundang seluruh pimpinan bank di Belu untuk membahas hal ini. Sesuai aturan dan perundang-undangan, penyaluran CSR wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. Dana ini berasal dari persentase keuntungan perusahaan dan haknya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah menginginkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana CSR agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin CSR digunakan secara nyata untuk membangun fasilitas atau kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Belu,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Atambua, Daniel Padja, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang telah memberikan kepercayaan kepada BNI untuk menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan publik di bidang perpajakan dan retribusi daerah.
Daniel menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatBelu.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
