DPRD Belu Buka Masa Sidang Paripurna 2026, APBD 2027 Ditargetkan Rampung 30 November

Atambua, RakyatBELU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu resmi membuka Masa Sidang Paripurna Tahun 2026, Senin (9/11/2026).

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 menjadi agenda utama dalam masa sidang tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, dalam pidato pembukaan menegaskan pentingnya efektivitas waktu agar pembahasan dan persetujuan APBD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2026, persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Belu terhadap Ranperda APBD 2027 wajib dilakukan paling lambat 30 November 2026.

Theodorus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD agar mengoptimalkan waktu yang tersedia serta menghindari kendala yang dapat menghambat proses pembahasan.

“Saya mengajak Bupati bersama seluruh jajarannya untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga kendala-kendala dalam proses pembahasan sedapat mungkin dieliminir. Persetujuan bersama harus terlaksana tepat pada waktunya,” tegasnya.

DPRD Belu Minta Kualitas APBD 2027 Tetap Jadi Prioritas

Meski menghadapi tenggat waktu yang relatif singkat, Ketua DPRD Belu mengingatkan agar percepatan pembahasan APBD tidak mengorbankan kualitas perencanaan dan penganggaran.

Menurutnya, keterbatasan waktu bukan alasan bagi eksekutif maupun legislatif untuk mengabaikan kecermatan dalam membahas kebutuhan pembangunan daerah.

Ia menegaskan, setiap program dan alokasi anggaran harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta persoalan prioritas yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Keterbatasan waktu tidak serta merta membuat kita terburu-buru dan kurang cermat. Isu-isu penting yang menjadi kebutuhan masyarakat umum harus tetap menjadi prioritas utama pembahasan,” imbuhnya.

DPRD berharap APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 nantinya tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Tiga Ranperda Pemerintahan Desa Masuk Agenda Pembahasan

Selain pembahasan APBD 2027, Masa Sidang Paripurna DPRD Belu juga mengagendakan pembahasan tiga Ranperda inisiatif pemerintah daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Ketiga rancangan regulasi tersebut meliputi:

• Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.
• Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Theodorus berharap ketiga Ranperda tersebut dapat menghasilkan landasan hukum yang kuat, adaptif, serta selaras dengan perkembangan regulasi nasional.

Menurutnya, penguatan regulasi pemerintahan desa penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa di Kabupaten Belu.

DPRD Desak Percepatan Realisasi Belanja Modal 2026

Dalam pidato pembukaan masa sidang, Ketua DPRD Belu juga menyoroti pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, terutama realisasi belanja modal oleh perangkat daerah teknis.

Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan belanja modal sehingga penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat mencapai target yang telah direncanakan.

“Dewan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan belanja modal sehingga penyerapan anggaran di akhir tahun 2026 ini dapat mencapai target yang direncanakan,” tutupnya.

Percepatan realisasi belanja modal dinilai penting agar program pembangunan yang telah dianggarkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pembukaan Masa Sidang Paripurna DPRD Belu Tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Melalui pembahasan APBD 2027 dan sejumlah regulasi pemerintahan desa, DPRD Belu berharap kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin sinkron dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanpa mengabaikan potensi, kebutuhan, serta kondisi lokal Kabupaten Belu. (*/rb1)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.